Berakhir Desember 2014, Pendampingan PNPM Mandiri Tetap Dibutuhkan

Meski PNPM Mandiri Perdesaan akan berakhir di Desember 2014 sebagaimana kontrak kerja pemerintah atas program pemberdayaan ini. Proses pendampingan di masyarakat tetap harus berlanjut.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A Karim pada Temu Ramah Bersama Dirjend PMD Kemendagri dengan Pelaku dan Jajaran Fasilitator Kecamatan PNPM MPd-BKPG se-Aceh di Hotel Permata Hati, Aceh Besar Senin (29/9/2014) malam kemarin.

"Dalam berbagai pertemuan di tingkat nasional saya selalu menyampaikan agar fasilitator tetap menjadi gugus terdepan pembangunan," tegas Tarmizi Karim melalui rilis yang diterima redaksi medanbagus.com Selasa (30/9/2014) dini hari.

Hal ini penting, sebab menurut Tarmizi hadirnya fasilitator telah berimplikasi besar atas perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat selama ini.

Keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan yang berbasis pada masyarakat dapat terlihat dengan terlibatnya para pendamping, mewakili pemerintah sebagai ujung tombak dalam mendorong pencapaian pembangunan yang lebih tepat sasaran. Perkembangan perekonomian masyarakat yang dapat ditemukan di desa-desa, menjadi contoh. Seperti halnya peningkatan ekonomi masyarakat dengan digulirkannnya dana simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP).

"Saat ini total dana bergulir yang tumbuh dan terus berkembang di masyarakat mencapai sekitar Rp10 triliun. Dan ini beberapa kali saya sampaikan di hadapan Menteri Keuangan," tambah Tarmizi lagi membandingkan PNPM Mandiri Perdesaan dengan program pemerintah yang pernah digulirkan dan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Keinginan untuk tetap berjalannya pendampingan di masyarakat diakui juga muncul sebab secara bertahap pemerintah mesti memperkecil perannya dalam pembangunan. Sehingga tercapainya kemandirian di masyarakat yang dapat memicu berkurangnya ketergantungan atas pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah. Seperti halnya program subsidi yang selama ini sangat besar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Zulkifli Hs menyebutkan, hingga kini tim fasilitator di Aceh telah mampu menunjukkan kinerja pendampingannya yang maksimal. Hal ini terlihat dari capaian progres pencairan dana PNPM MPd yang telah mencapai 83 persen dan BKPG mencapai 92 persen.

"Jumlah ini melebihi target capaian nasional. Ini merupakan kerja keras para pendamping dalam rangka mendorong pembangunan dan realisasi anggaran yang tepat sasaran," kata Zulkifli dalam sambutannya.

Meski demikian, baik Kepala BPM Aceh maupun Dirjend PMD Kemendagri berharap para fasilitator PNPM MPd dan BKPG dapat terus meningkatkan kinerjanya. Agar masyarakat dapat menikmati pembangunan sebagaimana yang mereka harapkan dan sesuai dengan standar berlaku pada program ini. Pelatihan penyegaran fasilitator ini diharapkan menjadi salah satu jalan meningkatkan kinerja fasilitator.

Sebetulnya tujuan kita kita ingin mengembaikan hak pilih kit ayag hilang akibat uu pilkada, yang mana pemimpin kita dipilih anggota dprd, karena pimpinan yang dipilih pemimpin kita belum tetntu sesuai piihan ita.upaya lain. ii maasih menggagas petisi utuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. ini kan belum berlaku. kalau nanti udah sah, mungkin akan langsung menyerahkan petisi ini ke MK untuk menggugat uu tersebut.

kita optimis mk itu punya hati nurani bahw aitu menghilangkan hak azasi kita utuk memilih. kalau ditolak, kita merencanakan, begitu presiden baru dilantik akan kita buat petisi lain agar jokowi membuat peraturan pemerinah pengganti uu pilkada ini.

Sumber Lihat di sini

Bone dalam Angka 2013

Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini hasil-hasilnya telah dirasakan bersama. Keberhasilan pembangunan tersebut perlu terus dimasyarakatkan, agar semakin diketahui dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebagai implikasi dari semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, yang mengisyaratkan perlunya penyajian data statistik yang valid.
Penerbitan buku “KABUPATEN BONE DALAM ANGKA 2013” merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan diberbagai sektor dan kondisi Kabupaten Bone hingga tahun 2012.
Dengan terbitnya buku ini, diharapkan selain menjadi sumber informasi resmi, juga sebagai bahan rujukan bagi segenap pihak dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.
Lihat BONE DALAM ANGKA 2013 di bawah ini

BONE DALAM ANGKA 2013 

Hadiri Pelantikan Gubernur Sulsel, Paloh dan Ical Naik Jet Pribadi

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan Ketua DPP Partai NasDem, Surya Paloh, dijadwalkan menghadiri pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, Senin (8/4/2013) besok.

Informasi yang dihimpun Tribun Timur (Tribunnews.com Network), dua figur calon presiden itu dikabarkan tiba di Makassar, Minggu (7/4/2013) dengan menggunakan pesawat pribadi. "Beliau memang menumpangi pesawat pribadi," ujar Ketua DPP Nasdem Akbal Faisal kepada Tribun Timur.

Sementara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya dikonfirmasikan Ketua Panitia Pelantikan Irman Yasin Limpo, akan hadir, membatalkan kehadirannya.

Kedatangan elite partai Banteng moncong putih itu dengan menyewa pesawat khusus. "Rombongan DPP (PDI Perjuangan) charter pesawat khusus," kata Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni, Sabtu (6/4/2013).

Elite PDIP yang hadir antara lain Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua BP Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Bendahara Umum Olly Dondokambey, Sekretaris FraksiPDIP DPR RI Bambang Wuryanto dan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. PDIP merupakan salah satu partai pengusung atau pendukung Syahrul-Agus pada pilgub 2013 maupun 2008 lalu.

Rudi menambahkan, selain kedatangannya di pelantikan Gubernur Sulsel, mereka juga sekaligus menghadiri Rakorbid Politik DPD PDI Perjuangan Sulsel serta melantik BP Pemilu DPD PDI Perjuangan Sulsel di Hotel Aryadutta Makassar.

(tribun)

Sanksi Adat dalam Penyelesaian Masalah

Kembali kearifan lokal melalui muatan budaya, norma dan tata-cara adat dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, sebagaimana terlihat di desa Antiga, Karang Asem, Bali.

Persoalan ini semula berawal dari adanya identifikasi kelompok Unit Pengelola Keuangan (UPK) bersama Tim Verifikasi yang bermuara ke arah Sdt. Wanita itu ditenggarai melakukan modus pinjaman fiktif sebagai modal usaha.

Perlu diketahui di Bali mengenal dua sistem pemerintahan desa, yakni Pemerintahan Kedinasan atau Desa Dinas yang dipimpin oleh seorang Perbekel atau kepala desa dan Pemerintahan Adat atau Desa Pekraman yang dipimpin Desa Adat atau Desa Pekraman yang mengatur tata-cara adat dan ritual masyarakat.  Keduanya kini jadi sibuk dibuatnya, karena telah terjadi tiga pinjaman bermasalah ditiga kelompok besar sejumlah Rp. 29.250,000, termasuk pokok dan bunganya di desa Antiga.

Kembali ke Sdt, pada bulan Maret 2010, kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan pertemuan yang juga dihadiri Kelihan Desa Adat, Kelihan Dinas dan Perbekel serta ketua kelompok. Mereka sepakat agar dana yang disalah gunakan segera dikembalikannya dengan cara mencicil mulai April 2010. Namun hingga bulan Juni berjalan belum juga ada perkembangannya.

Dari hasil pertemuan kembali dengan pihak keluarga yang difasilitasi Fasilitator Keuangan (FK), Fasilitator Teknik (FT) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK), Sdt sebagai pengguna dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), berkilah dirinya belum berkordinasi dengan keluarganya yang berada di luar Bali supaya mau ikut bertanggung jawab atas dana yang digunakannya.

Hal hasil dari pada hanya berputar-putar penyelesaiannya, maka peran Perbekel Desa Antiga dan aparat Desa dan Bendesa didorong untuk membantu menyelesaikan persoalan. Sebab bila penyelesaiaannya berlarut-larut, maka akan berimplikasi dengan tersendatnya pencairan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2010 di desa Antiga.

Kesepakatan bulat  berhasil didapatkan dalam musyawarah itu. Desa Antiga melalui Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sekaligus selaku Bendahara Desa Adat sepakat menerapkan sanksi adat kepada pelaku penyimpangan dana dengan berkoordinasi dengan perbekel Desa Antiga.Hal hasil, segala pelayanan adat danDinas kepada pihak keluarga yang melakukan penyelewengan dana tidak akan dilayani. Sebelum persoalannya bisa diselesaikan keluarga Sdt, mereka tidak bisa melakukan ritual adat. Semua itu tentunya akanmenghambat keluarga Sdt yang semula berniat melakukan upacara adat. Dengan adanya keputusan penerapan sanksi adat dan dinas kepada pelaku dan keluarganya itu, keluarga Sdt akhirnya mengembalikan dana yang telah disalah gunakannya.

Penerapan sanksi adat ternyata cukup efektif untuk penanganan masalah di Bali dan bisa  dijadikan sebagai alternatif penanganan masalah yang berbasis kearifan lokal. (mia/IEC dari sumber I Putu Sutarka, SP2M Bali)

Pekerjaan Boleh Bertambah, Namun Tetap Semangat

PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Banten :

Peran partisipasi masyarakat dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan banyak diadopsi pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini provinsi Banten ikut menerapkannya ke dalam program yang bernama Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu) yang terintegrasi dengan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Hal ini disampaikan oleh Soegiharto, Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Banten, saat ditemui dalam acara Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan dan Sosialisasi Program Raskin di aula STIE LA Tansa Mashiro Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 25 Februari 2013.

Semiloka PNPM Mandiri Perdesan dan Raskin

Budi Santoso, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lebak, melaporkan kegiatan Semiloka PNPM Mandiri Perdesaan dan Sosialisasi Program Raskin tersebut  dihadiri 509 orang, antara lain  28 Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tingkat kecamatan dan pengelola Raskin sebanyak 55 orang, 54 fasilitator kecamatan, 345 lurah dan kepala desa serta 27 ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dari Kabupaten Lebak.

Untuk Kabupaten Lebak alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan anggaran 2012 sebesar Rp 71.150.000.000, terbagi dari APBN sebesar Rp. 64.035.000.000 dan dari APBD sebesar Rp. 7.115.000.000 sudah terserap 100 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk sarana dan prasarana sebesar Rp. 63.342.433.800 serta peningkatan modal Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) sebesar Rp. 7.806.566.200. Sedangkan nilai asset untuk SPP sampai tahun 2012 sebesar Rp 170.188.274.811 dengan tingkat pengembalian sebesar 88 persen, dimana tingkat pengembalian tertinggi dicapai Kecamatan Curugbitung sebesar 97 persen dan terendah Kecamatan Cibadak sebesar 69 persen.  

Sementara itu  nilai asset Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hingga tahun 2012 sebesar Rp. 15.423.032.250 dengan tingkat pengembalian sebesar 78 persen, dimana tingkat pengembalian tertinggi 95 persen ada di Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Curugbitung terendah  sebesar 35 persen.

Dalam sambutannya Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya, menyampaikan agar semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan turut mensukseskan program Geraka Gerbang Ratu yang dicanangkan pemerintah provinsi Banten  yang terintegrasi ke dalam program PNPM Mandiri Perdesaan. Pada kesempatan itu Bupati memberikan hadiah dan penghargaan ketiga kecamatan dan tiga desa terbaik sebagai pengelola beras bagi masyarakat miskin (Raskin).

Sosialisasi Program dan Padatnya Pekerjaan

Berkenaan dengan terintegrasinya program pemerintah provinsi Banten, Gerbang Ratu dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Soegiharto mengakui kepedulian dan respon pemerintah daerah semakin meningkat.  Di Kabupaten Serang, Pemda Kabupaten Serang dalam proses penyusunan Perda Pagu Indikatif Kewilayahan, sedangkan perencanaan program PNPM MPd Provinsi Banten untuk tahun 2014 dilaksanakan di 4 kabupaten lokasi PNPM MPd, yakni Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang.

Selain itu, upaya sosialisasi terus dilaksanakan dengan berupaya meningkatkan kemampuan  fasilitator dalam menulis dan membina relasi dengan media massa yang masih dianggap minim. PNPM MPd Provinsi Banten juga mulai mengembangkan website untuk menjalankan fungsi sosialisasi dan publikasi program.  

“Kita menghendaki  sosialisasi program tidak hanya bertumpu di kecamatan dan desa. Jika kita hanya mengandalkan pertemuan formal dan papan informasi yang disediakan oleh program, tentunya hanya orang sekitar yang memperoleh informasi program, ”ujarnya lebih lanjut.

Sugiharto sendiri mengakui, sebagian masyarakat Banten masih belum cukup memahami program ini secara utuh dan lengkap. Pemahaman yang sepotong-potong dapat menimbulkan bias sehingga dibutuhkan berbagai media informasi untuk mengatasinya. Disamping itu bahan-bahan media penyebaran informasi seperti poster sudah banyak yang tua dan rusak sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. Jadi perlu dibuat  materi poster yang baru  Selain poster, perlu disebarkan stiker yang berisi  nomor pengaduan yang bisa dihubungi, alamat kantor, alamat sms, fax dan email. Stiker-stiker dibuat untuk ditempatkan di berapa tempat yang mudah dilihat di berbagai wilayah..

“Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, namun demikian diharapkan semua pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Banten tetap semangat,” imbuh Soegiharto lebih lanjut.

Sementara itu, Muhammad Ilyas, Fasilitator Kabupaten (Faskab) Pandeglang saat diminta keterangan mengenai papan informasi mengakui pengelolaan papan informasi belum optimal. Menurutnya sosialisasi papan informasi masih perlu dilakukan, tidak saja penyampaian informasi dan pengelolaannya, tapi juga cara peletakannya sehingga mudah ditemui dan mudah dilihat orang. Jangan sampai papan informasi jadi sepi dan tak diperbaharui seiring dengan selesainya kegiatan.

Menyadari semua itu PNPM MPd Kabupaten Pandeglang memonitoring keberadaan papan informasi di semua desa, agar kelemahan yang ada segera dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.  Mengingat banyaknya desa yang harus dipantau, masing-masing desa diminta mengirimkan foto papan informasi masing-masing. Walau diakui, masih ditemui  gambar yang sudut pengambilannya kurang variatif, atau hanya menampakkan bagian depan saja.

Sumber Berita

Perubahan Nomor Urut Dapil pada Pemilu 2014

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Bone Nomor 118/KPTS/KPU/2013 Tentang Penetapan Dapil (Daerah Pemilihan) dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten Bone dalam pemilihan umum 2014, Terdapat perubahan Nomor Urut Dapil dari 5 Nomor urut Dapil yang ada kecuali Dapil 1 tidak ada perubahan.

Berikut daftar Nomor urut dan Dapil pada pemilihan umum 2014 :

1. Dapil I mencakup Kecamatan Palakka, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang dan Tanete Riattang Timur    dengan alokasi 10 kursi.
2. Dapil II meliputi Kecamatan Tonra, Mare, Sibulue, Barebbo Cina dan Ponre
   dengan alokasi delapan kursi.
3. Dapil III mencakup Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Libureng, dan Patimpeng
   dengan alokasi sembilan kursi.
4. Dapil IV meliputi Kecamatan Lappa Riaja, Lamuru, Ulaweng, Amali, Tellu Limpoe dan Bengo
   dengan alokasi delapan kursi.
5. Dapil V mencakup Kecamatan Awampone, Tellusiattingge, Ajangale, Dua Boccoe dan Cenrana
   dengan alokasi 10 kursi.

Jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif tahun 2009, daerah pemilihan yang berubah pada 2014 nanti adalah Dapil IV kini menjadi dapil II, Dapil V menjadi dapil III, Dapil III menjadi IV Dan II menjadi Dapil V.

Tentang Penetapan Dapil merupakan kewenangan KPU RI dan alokasi jumlah kursi pada setiap dapil berdasarkan proporsi jumlah penduduk di setiap daerah pemilihan.

Penetapan perubahan ini KPU Bone akan segera menyampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik sebagai bahan penyusunan calon sesuai dengan dapil yang telah ditentukan.Dan KPU Bone juga  menjadwalkan sosialisasi pencalonan sesuai peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta peraturan Nomor 8 tentang perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Berita Unik

Jantung Raja Richard Berhati Singa diawetkan dengan merkuri, mint, dan kemenyan serta tumbuhan berbau wangi lain. Komposisi bahan kimia berbagai substansi yang dipakai untuk mengawetkan jantung penguasa Inggris itu terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis.

Studi tersebut merupakan penelitian biokimia pertama terhadap jantung Richard I, yang meninggal pada 1199. Ketika wafat, sebagai sebuah praktek yang umum dilakukan pada masa itu, jantungnya dikeluarkan dan dimumifikasi secara terpisah dari tubuhnya. Jantung itu pun disimpan di tempat berbeda, yaitu di Notre Dame di Rouen selama berabad-abad sampai ditemukan kembali pada 1838.

"Bahan yang digunakan terinspirasi langsung dari naskah Injil," kata Philippe Charlier, peneliti dari University Hospital R. Poincaré di Prancis. "Tujuannya untuk mendekati bau kesucian."

Raja Richard I mulai memerintah pada 1189, dan sempat diculik serta ditahan di Eropa selama dua tahun. Pada 25 Maret 1199, Richard terkena panah di Chalus, Prancis, dan meninggal 12 hari kemudian karena terkena gangrene.

Isi perutnya diangkat dan disimpan di Chalus, sedangkan tubuhnya dimakamkan di Fontevraud Abbey di Prancis. Jantungnya diawetkan dan ditaruh dalam peti tersendiri, lalu dibawa ke Notre Dame di Rouen.

»Pembagian dan penyebaran jenazah tersebut dilakukan untuk menyimbolkan dan menandai daerah kekuasaan Richard I,” kata Charlier. Namun tak ada naskah kuno yang mencatat bagaimana proses pengawetan dilakukan.

Jantung Richard I tetap berada di Rouen hingga Juli 1838, ketika sejarawan setempat menemukan sebuah kotak timah bertulisan, »Inilah jantung Richard, Raja Inggris”. Jantung tersebut kini telah menjadi debu, serbuk putih kecokelatan.

Dari serbuk tersebut, Charlier dan timnya menemukan beragam senyawa, termasuk jejak protein otot jantung manusia. Mereka juga mengamati potongan kecil kain linen yang menunjukkan jantung itu dibungkus dengan kain sebelum disimpan dalam kotak.

Senyawa logam, seperti timah, kemungkinan berasal dari kotak penyimpanan. Senyawa lain kemungkinan digunakan dalam proses pengawetan, seperti unsur merkuri yang biasa ditemukan dalam makam abad pertengahan.

Peneliti juga menemukan serbuk sari beraneka macam tumbuhan myrtle, daisy, mint, pinus, ek, poplar, plantain, dan bellflower. Polen poplar dan bellflower, yang mekar pada April bertepatan dengan wafatnya Richard, kemungkinan terbawa angin ke dalam peti. Tanaman lain, seperti myrtle, daisy, dan mint kemungkinan sengaja digunakan untuk mengawetkan. Kemenyan, yang berasal dari getah pohon, mungkin berguna baik untuk mengawetkan maupun makna simbolis bahan tersebut.

Proses pengawetan jantung itu sangat penting karena perjalanan dari Chalus ke Rouen mencapai 530 kilometer. »Namun para pengikutnya mungkin juga melihat proses itu sebagai salah satu transformasi teologis,” kata Charlier. Simak berita iptek lainnya di sini.

Fasilitator : Anggaran PNPM Tak Sebanding Dengan Kebutuhan

Mamuju (ANTARA News) - Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menilai anggaran PNPM-MP pada tahun 2013 sebesar Rp900 juta tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

"Anggaran sebesar itu hanya bisa membantu lima dari 26 program pembangunan yang diusulkan 13 desa di kecamatan tersebut," kata fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kalukku, Ali Sunar, di Mamuju, Senin.

Dengan demikian, kata dia, pada tahun ini PNPM-MP hanya akan mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp900 juta. Padahal masyarakat sangat memerlukan infrastruktur untuk pembangunan yang lebih baik.

Ia lantas memaparkan kegiatan yang termasuk di dalam program tersebut, antara lain, pembuatan beronjong, jalan tani rabat beton, dan drainase, serta sarana air bersih.

"Hanya lima program yang akan dijalankan PNPM-MP di Kecamatan Kalukku pada lima desanya karena terbatasnya anggaran yang dikelola," katanya menandaskan.

Meskipun anggaran relatif sangat terbatas, kata dia, pembangunan yang dijalankan akan sangat dirasakan masyarakat manfaatnya karena sesuai dengan kebutuhan mereka.

"PNPM-MP akan tetap diprioritaskan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat agar lebih memadai dari sebelumnya meski dengan keterbatasan anggaran," katanya.

 Ia berharap pada masa mendatang pihaknya mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan melalui PNPM-MP agar program ini dapat berperan vital bagi kemajuan pembangunan, di samping memajukan ekonomi masyarakat dan daerah. (T.KR-MFH/D007) 

100 Hari Kerja, Tafa'dal Bagikan Pupuk Gratis Untuk Petani di Kabupaten Bone

Watampone, Super Tani, -- Pasangan Bupati/Wakil Bupati Bone terpilih melalui Pemilukada Bone, H.A.Fahsar M.Padjalangi/H.Ambo Dalle (Tafa'dal) merancang program untuk 100 hari kerja setelah dilantik sebagai Bupati/wakil Bupati April mendatang. Tafa'dal berjanji akan membagikan pupuk gratis tahap pertama untuk 10 desa tiap kecamatan.

Hal ini diungkapkan Fahsar saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Sepak Bola Tokaseng kecamatan Tellu Siattinge sekaligus syukuran Tim Pemenangan kecamatan Tellu Siattinge atas terpilihnya Tafa'dal sebagai bupati dan wakil bupati Bone periode 2013-2018.Sabtu 2/2/2013 kemarin. " Seratus Hari Kerja Tafa'dal akan membagikan pupuk gratis dengan rincian 6 hektar lahan persawahan untuk satu desa." Ungkapnya.

Fahsar juga mengungkapkan, bahwa kemenangan di pemilukada Bone bukan kemenangan Tafa'dal semata melainkan kemenangan seluruh masyarakat Bone. "Kemenangan Tafa'dal di pemilukada  Bone merupakan kemenangan masyarakat yang telah mempercayakan Tafa'dal untuk memimpin Bone,"Jelasnya.

Ditambahkannya, program yang dijanjikan Tafa'dal selama masa kampanye, akan dipenuhi dan dijalankan dengan baik. "Yang jelas Tafa'dal akan memenuhi harapan baru masyarakat Bone. Tidak pernah ada di benak Tafa'dal menjadi penguasa melainkan menjalankan pemerintahan dengan cara pemimpin yang mengayomi rakyat., Tafa'dal ingin menjadi pelayan masyarakat,' Jelasnya.

Terakhir Fahsar mengucapkan terima kasih  atas dukungan masyarakat Bone sehingga Tafa'dal bisa terpilih sebagai pemenang di pemilukada Bone.. Di samping itu Fahsar mengingatkan kepada kepala Desa dan Camat, jangan pernah coba-coba menyalahgunakan kekuasaannya, jangan pernah ada masyarakat yang tidak diberikan jatah Raskin. Karena Tafa'dal tidak akan membiarkan sistem seperti itu ada dalam pemerintahan Bone selanjutnya.

(Sumber : Radar Bone Edisi : Senin, 04 Feberuari 2013)

PNPM dan Pembangunan Demokratis

Tidak dapat dipungkiri. bahwa salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki dampak positif secara langsung menyentuh rakyat adalah PNPM-MP. Dari sedikit program pemerintah yang berjalan konsisten dan tumbuh, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini untuk menanggulangi kemiskinan.

PNPM tumbuh dari kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak awal reformasi dan kini berkembang ke berbagai bentuk program: pedesaan-perkotaan, sektoral (perikanan, pertanian, kredit usaha kecil), hingga pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Berbeda dari program mengatasi kemiskinan lainnya, program ini sangat diwarnai demokrasi, seperti partisipasi dan kontrol tentang keputusan kegiatan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak hanya membiayai proyek yang dipilih, tetapi juga fasilitator seluruh administrasi pengelolaan dari tingkat lokal ke nasional. Program ini sangat terstruktur, terutama untuk mencegah kebocoran.

Program kebanggaan
 

PNPM mirip dengan model partisipatoris di Porto Alegre, Brasil, yang kemudian menjadi model pembangunan demokratis di banyak negara. PNPM kini lebih masif dan menjadi salah satu program kebanggaan (flagship) pemerintahan sekarang.

Dana yang dialokasikan pada tingkat APBN berkisar 0,8 persen dan ada dana dampingan dari APBD. Setiap kecamatan mendapat Rp 750 juta-Rp 3 miliar, bergantung pada jumlah penduduk. Tahun 2011 direncanakan akan mencakup lebih dari 6.000 kecamatan.

Dana diturunkan ke kecamatan untuk dikompetisikan di tingkat di bawahnya. Fasilitator kecamatan membantu masyarakat kampung atau RT untuk secara kolektif menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika sudah disetujui, masyarakat pula yang memilih siapa yang akan mengerjakan proyek. Dengan mekanisme semacam ini, PNPM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lokal sekaligus mendorong partisipasi dan inovasi.

Namun, sampai saat ini dampak PNPM masih amat terbatas, terutama secara ekonomi. Studi-studi oleh PNPM maupun lembaga lain menunjukkan, dampak ekonomi tidak banyak dan terutama terbatas pada golongan sangat miskin yang tertolong karena ada proyek infrastruktur PNPM.

Sebagian dana yang diputuskan untuk proyek infrastruktur sering kali tidak cukup matang diputuskan oleh masyarakat setempat. Persoalan yang lebih makro adalah program infrastruktur yang dipilih merupakan proyek parsial yang kurang terkait potensi lokal maupun program-program pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Kelemahan yang lebih menonjol adalah asumsi tentang rekayasa sosial melalui program pembangunan. Lepas dari tidak tersedianya fasilitator yang andal, program itu sendiri tampak tidak siap memperhitungkan karakter masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan ”demokratis”. Sebagian besar masyarakat di tingkat lokal sebelum program PNPM masuk belum mempunyai lembaga pengambilan keputusan kegiatan pembangunan yang berjalan baik.

Struktur yang disediakan negara, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tak efektif karena tak ada konsistensi pengusulan di tingkat desa ke penentuan anggaran daerah di tingkat-tingkat selanjutnya. PNPM belum berhasil menyatukan desain pengambilan keputusan kolektif dengan memanfaatkan lembaga yang ada.

Namun, wadah dalam PNPM untuk mendorong partisipasi lokal, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, bagaimanapun, telah menghasilkan bibit-bibit perubahan di tingkat lokal. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat lokal, dengan derajat yang berbeda, belajar sesuatu dari proses pengambilan keputusan kolektif. Wadah ini telah memperkenalkan sesuatu yang berharga, yaitu membiasakan pengambilan keputusan berdasar kesadaran akan beragamnya kepentingan dan pertimbangan rasional dalam kegiatan pembangunan.

Beberapa kasus yang dianggap berhasil dikondisikan adalah hadirnya pemimpin lokal dan semacam aktivisme sosial. Namun, fasilitator menghadapi tantangan yang sukar: dominasi elite lokal, pengambilan keputusan sembarangan, perbedaan akses yang dimiliki kelompok masyarakat yang berbeda (khususnya kelompok miskin dan perempuan) yang tidak mempunyai kapasitas bersuara di publik. 

Fasilitator andal
 

Pelajaran dari Porto Alegre menunjukkan, butuh waktu bertahun-tahun dan mekanisme fasilitasi yang jauh lebih konsisten serta fasilitator yang berkemampuan sosial politik dan intelektual, seperti aktivis partai politik, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan keagamaan.

Masalah lain adalah program ini tidak didesain untuk membangun kapasitas organisasi ekonomi masyarakat setempat. Program kredit di pedesaan tidak berhasil karena kelompok pengelola bersifat dadakan dan tidak melembaga. Akibatnya, dana pinjaman banyak dipakai untuk menutup kebutuhan dan kegiatan ekonomi sesaat daripada memperkuat kapasitas ekonomi yang sudah ada. Fasilitator umumnya tidak mempunyai kemampuan membangun kelompok dan organisasi ekonomi. Wilayah kerja ini harus ditangani orang yang benar-benar mengerti inovasi sosial kegiatan ekonomi.

Maka, untuk memperbaiki PNPM perlu beberapa perubahan. Program tidak boleh berdasarkan pertimbangan pencapaian seluas-luasnya, melainkan terfokus pada program yang dapat mencapai penguatan ekonomi. Dalam hal ini tidak selalu tujuan penguatan partisipasi seimbang dengan penguatan ekonomi.

Tak banyak daerah memiliki kelompok masyarakat sipil yang siap mendukung. Dalam kondisi semacam itu penguatan aspek teknokrasi di tingkat kecamatan dan kabupaten harus lebih kuat.

Seharusnya tidak tertutup kemungkinan untuk menentukan proyek untuk tingkat kecamatan atau kabupaten sejauh hal itu dipertimbangkan membawa dampak lebih luas.

Sebagian dana harus dialihkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. Adalah lebih baik memanfaatkan organisasi dan lembaga yang sudah ada karena kemungkinan berhasilnya lebih besar. Indonesia, negara sebesar ini, sangat miskin dalam pengetahuan dan praktik penguatan organisasi dan kelembagaan.

Perbaikan lain yang juga krusial adalah pengintegrasian dengan program pembangunan daerah. Selain masalah orientasi dan kapasitas eksekutif, desain PNPM dari pusat memang tidak banyak memberi tempat pada aspek ini.

Di negara lain, upaya pembangunan lokal sudah melewati tahap keterpikatannya dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak matang. Saat ini, di banyak negara, yang diperkuat adalah kerangka tentang kemitraan pelbagai pihak dalam pembangunan daerah agar mendapat model komitmen yang lebih baik.

Diagram Alur Penggunaan Sistem Konfirmasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri

Sehubungan dengan penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013 yang akan menjadi acuan bagi seluruh program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2013, maka dengan ini kami sampaikan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri T.A. 2013 sebagai bahan konfirmasi bagi setiap kabupaten/kota selaku penerima bantuan PNPM Mandiri.

Konfirmasi dari daerah diharapkan dapat segera disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra selaku Ketua Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri, dengan tembusan kepada Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM/Bappenas, serta Kementerian/Lembaga pengelola masing-masing program, selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2012

Adapun Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013 adalah :

Buku Lengkap - Daftar Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

A. Surat Pengantar Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

B. Penjelasan Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

C. Indikasi Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2013

Sedangkan file untuk masing-masing propinsi dapat diunduh terpisah pada daftar berikut :

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Bengkulu
8. Bangka Belitung
9. Kep Riau
10. Lampung
11. Banten
12. DKI Jakarta
13. Jawa Barat
14. Jawa Tengah
15. DI Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Sulawesi Utara
25. Sulawesi Tengah
26. Sulawesi Selatan
27. Sulawesi Tenggara
28. Gorontalo
29. Sulawesi Barat
30. Maluku
31. Maluku Utara
32. Papua Barat
33. Papua
Sumber

Pusat Anggarkan 27,5 Miliar untuk PNPM Mandiri Aceh Barat pada 2013

MEULABOH - Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menganggarkan dana Rp27, 5 miliar untuk Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Aceh Barat pada 2013.

Hal itu dikatakan Hasan Abdullah, Asisten Dua Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Aceh Barat kepada The Atjeh Post, Senin 13 Agustus 2012.

Menurut Hasan dana yang diplotkan Pemerintah Pusat senilai Rp22,5 miliar ditambah dana pilot project Rp5 miliar. "Selain dana tersebut, sharing dana APBK sendiri sesuai dengan peraturan akan membiayai sepuluh persennya atau Rp2,5 miliar," ujar Hasan.

Besarnya dana itu, kata dia, karena Aceh Barat telah mampu melaksanakan program dengan baik sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.

"Selama ini Aceh Barat tidak ada masalah dalam pengelolaan dana PNPM Mandiri dan selalu melaporkan kegiatan tepat waktu. Sehingga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan penambahan dana sebesar Rp2 miliar dari sebelumnya hanya Rp20 miliar," ujarnya.

Pada 2010, kata dia, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Barat pernah mendapat anugerah dari Pusat karena mampu mengembangkan ekonomi masyarakat dengan dana PNPM Mandiri.

Hasan berharap dana Rp27,5 miliar itu dapat dikelola seoptimal mungkin agar peningkatan kesejahteraan masyarakat tumbuh dengan baik.

Sumber

Dana Proyek PNPM akan disalurkan lewat Bank Mutiara

Bank Mutiara membidik penyaluran kredit tahun depan mencapai Rp 12,978 triliun atau tumbuh 15,4 persen dari akhir 2012, yang diproyeksikan mencapai Rp 11,242triliun. Tercatat per November lalu, Bank Mutiara telah menyalurkan kredit sebesar Rp 10,7 triliun.

Salah satu upaya meningkatkan penyaluran kredit pada 2013 adalah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Direktur Bank Mutiara Ahmad Fajar menjelaskan kerjasama dengan Kementerian pimpinan Djoko Kirmanto itu mendukung rencana bisnis Bank Mutiara yang fokus ke segmen usaha mikro.

"Perseroan pada 2013, berencana membuka 100 outlet di berbagai kota di seluruhIndonesia, dalam upaya meningkatkan penyaluran pinjaman ke segmen usahamikro," tutur Fajar dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (28/12).

Selain itu, kemitraan dengan Kementerian PU juga mencakup penyediaan layanan perbankan kepada masyarakat penerima manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perkotaan, yang dikoordinasikan lewat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Di sisi lain, Bank Mutiara menargetkan total simpanan masyarakat (dana pihak ketiga/DPK) tahun depan bisa mencapai Rp 14,766 triliun atau tumbuh 26,19 persen dari akhir 2012 yang diperkirakan mencapai Rp 12,918 triliun. Hingga November kemarin, total DPK di Bank Mutiara telah mencapai Rp 12,218 triliun.

Perseroan juga mengupayakan inovasi layanan perbankan, seperti bank garansi, pengucuran kredit ke segmen mikro, sehingga beragam produk tabungan. Langkah itu diharapkan bisa mendukung kinerja positif Bank Mutiara tahun depan.

"Sehingga, pertumbuhan kinerja positif Bank Mutiara telah kami raih selama ini dapat terjaga," tutupnya.

Dunia Internasional Akui Program PNPM MPd

Digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh pemerintah diakui telah menjadi program percontohan. Hal ini diakui oleh sejumlah negara dunia dalam beberapa forum pertemuan internasional.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian dalam Negeri, Tarmizi A Karim dalam kunjungannya ke Banda Aceh Sabtu (15/12.

Bahkan, perwakilan pemerintah sejumlah negara telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melihat dan mempelajari pelaksanaan prgoram tersebut. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah. Khususnya Aceh yang baru saja terbebas dari persoalan konflik dan bencana alam.

“Dalam berbagai forum pertemuan internasional, Indonesia diakui telah mampu mendorong pengentasan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai penentunya,” ujar Tarmizi Karim. Bahkan, diakui Tarmizi beberapa kementerian sempat menyatakan keinginan untuk mengadopsi pola yang diberlakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai upaya bersama untuk dapat mencapai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015 mendatang.

Program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan melalui PNPM, lanjut Tamizi Karim, telah menjadi program percontohan. Sebab untuk mendorong percepatan pengetasan kemiskinan masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisian. Masyarakat terlibat langsung merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan merupakan hal utama dalam mewujudkan masyarakat mandiri.

Karena itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten/Kota se-Aceh dapat meningkatkan keberpihakan dalam mendisain pembangunan yang partisipatif. Dalam rangka menutup jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana kemiskinan di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjend PMD Kementerian dalam Negeri, Kunwildan menambahkan, program yang selama ini digulirkan melalui PNPM MPd menjadi ujung tombak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dalam musyawarah desa, musyawarah antar desa hingga dalam berbagai tahapan proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat juga terwujud dalam proses pelaksanaan program baik fisik, simpan pinjam perempuan maupun peningkatan kapasitas masyarakat.

“Untuk mendukung program ini juga telah disiapkan aturan yang sedemikian rupa sehingga meminimalisir ruang untuk terjadinya penyimpangan,” tegas Kunwildan di sela-sela pertemuan bersama masyarakat Gampong Cundien Kecamatan Lhoog, Aceh Besar Sabtu (15/12) siang.

Dengan mekanisme yang ada, lanjut Kunwildan, pemerintah dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hanya bertugas memfasilitasi. Sedangkan pembangunan sepenuhnya hasil dari masyarakat. Dari mekanisme ini pula bisa terwujud hasil yang lebih baik namun berbiaya murah. Karenanya, masyarakat diharap dapat dengan cepat menyerap pola yang telah diterapkan melalui fasilitator. Agar kemandirian dapat berlanjut meski program ini dihentikan nantinya.

Sumber : http://www.waspada.co.id/

Ketika Banjir Mengganas

Banjir yang melanda Kabupaten Bone dua bulan terakhir ini, kian mengganas. Bahkan, sudah merendam kurang lebih 5.861 rumah di empat kecamatan di Bone Utara. Selain rumah, banjir juga merendam kurang lebih 6.796 hektar sawah, 35 sekolah, 29 kantor dan 5 pasar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Ajangale, Dua Boccoe, Cenrana dan Kecamatan Tellu Siattinge. Data ini diambil dari masing-masing posko banjir per kecamatan ,banjir juga sempat menggenangi jalanan sepanjang 57,7 kilometer yang tersebar dari tiga kecamatan, yang terparah tertimpa banjir yaitu Dua Boccoe, Ajangale dan Kecamatan Cenrana.

Data banjir tersebut diungkapkan Kabag Humas Pemkab Bone, Minggu (1/8) yang mendampingi Ketua Satkorlap, menyerahkan bantuan ke korban banjir. Menurutnya, data-data itu dipetik dari laporan masing-masing kecamatan yang dilanda banjir. Bahtiar juga menjelaskan, rincian bantuan yang diserahkan Ketua Satkorlap mulai Sabtu (31/7) kemarin dari hasil bantuan beberapa dermawan, yaitu di Kecamatan Dua Boccoe 180 dos mie instan dan 60 dos air mineral, Kecamatan Ajangale 90 dos mie instan dan 40 dos air mineral, Kecamatan Cenrana 70 dos me instan dan 35 dos air mineral, serta bantuan korban banjir di Kecamatan Tellu Siatting 30 dos mie instan dan 15 dos air mineral.

Bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Bone khususnya di Bone Utara, tambah Bahtiar akan terus disalurkan mengingat masih banyak korban banjir dibeberapa desa yang tersebar di tiga kecamatan yang terparah dan kondisi banjir juga belum menunjukkan tanda-tanda surut.

Ketinggian air akibat banjir di tiga kecamatan, masih bertahan di ketinggian setengah hingga satu meter, dan aktifitas perkantoran dan proses belajar mengajar juga masih terkendala serta arus transportasi menjadi lumpuh total. Selain itu, ratusan Kepala Keluarga (KK) mulai kekurangan air bersih, dan hanya bergantung dari air hujan yang ditampungnya melalui atap rumah, karena tak bisa lagi menyuling air bersih lagi dari sumur-sumur karena sudah tercemari dengan lumpur dan berbau.
(Sumber : ujungpandangekspres.com, Senin, 2 Agustus 2010)

Andi Asnayati, S.Pd.

Rapat Kerja Nasional PNPM

RAPAT KERJA NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA

SOSIALISASI PNPM MANDIRI PERDESAAN TA. 2010

Salah satu amanat penting yang menjadi tugas negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pemerintah terus-menerus mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan oleh hampir seluruh institusi pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah. Dalam aras konstitusional, implementasi tujuan negara diwujudkan dengan keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana didalamnya Presiden bertanggungjawab penuh atas Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 32 ayat 1), dengan dibantu oleh menteri sebagai pembantu Presiden.

Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu agenda prioritas nasional akan diwujudkan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, terutama diharapkan dapat: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Menindaklanjuti RPJM 2004 - 2009 maka pada tahun 2007 Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang dideklarasikan melalui Pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 31 Januari 2007. PNPM Mandiri merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya diterjemahkan sebagai perhatian penuh pada pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan kepada seluruh warga bangsa terutama di perdesaan. Berkaitan dengan pembangunan perdesaan telah dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK T.A. 1998/1999 - T.A. 2007).

Sebagai bahan evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2009, Pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp. 6.478.550.000.000,- dengan komposisi APBN sebesar Rp. 5.122.440.000,000,-dan APBD sebesar Rp. 1.356.110.000.000,- Alokasi anggaran tersebut tersebar di 32 provinsi, 379 kabupaten, 4.334 kecamatan. Kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam musyawarah perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan sekitar 55% dari peserta yang hadir, PNPM Mandiri Perdesaan mendorong keterlibatan perempuan (Gender) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. Dari hasil pengalaman pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ternyata partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan meningkat dari 40% yang ditargetkan menjadi 48%. Penyerapan Hari Orang Kerja sebesar 45 juta dan Tenaga Kerja 18 juta orang, yang mana 73% diantarantanya adalah kelompok miskin.

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui sinergi penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang berguna bagi perluasan kesempatan kerja dan tambahan pendapatan bagi tenaga kerja perdesaan serta peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok miskin perdesaan. Pada Tahun 2010, PNPM Mandiri Perdesaan, dilaksanakan pada 4.791 kecamatan pada 394 Kabupaten di 32 Provinsi, dengan rata-rata alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah Rp. 1.000.000.000 s.d 3.000.000.000 per kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Untuk memenuhi kebutuhan dana sebagaimana tersebut di atas , Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar : Rp. 9,629 Triliyun, yang penggunaanya terdiri dari : Pembiayaan Tugas Dekonsentrasi di 32 provinsi sebesar Rp. 811.887.013.000,- (8,43%), yang dimanfaatkan untuk pembiayaan tenaga fasilitator dan operasional satker provinsi, sedangkan Untuk Pembiayaan Dana Urusan Bersama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah dialokasikan Rp. 8.568.743.350.000,- (88,99%) dan APBD Rp. 2.358.500.000.000,-. dengan total BLM Rp. 10.833.847.320.000,-. Untuk itu, diharapkan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota agar membantu program yang baik ini dengan menyediakan Dana Kerjasama Pusat dan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Untuk lebih memperkuat komitmen dan menyamakan persepsi tentang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta untuk lebih memantapkan persiapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010; Direktorat jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rakernas yang diikutu oleh 1.378 orang peserta, yang terdiri dari Gubernur 32 orang, Bupati/Walikota 394 rang, 426 orang Ketua Komisi/Anggota DPRD Prov dan Kab/Kota dan 426 orang Kepala BPMD Prov dan Kab/Kota, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, ditambah dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Pusat dan Panitia Pelaksana. Rapat Kerja Nasional ini, dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kegiatan ini, akan disampaikan kebijakan strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan oleh Menteri dan Pejabat Eselon I kementerian dan lembaga, yang merupakan anggota Tim Koordinasi PNPM Mandiri, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut : 1). Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui PNPM Mandiri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui PNPM Mandiri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas; 3). Pengelolaan Keuangan Negara dan Sumber-Sumber Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri dalam Menunjang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Menteri Keuangan; 4). Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Menteri Dalam Negeri; 5) Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010; 6). Pokok-pokok Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Pendukung lainnya; 7). Kebijakan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional menuju kesejahteraan rakyat; 8). Kebijakan Teknis Penganggaran Program Bersama Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam PNPM Mandiri.

Pada kesempatan acara pembukaan Rakernas kali ini akan diberikan penghargaan SIKOMPAK, berupa piagam dan tropi, kepada pelaku masyarakat dan pembina program terbaik tingkat nasional. SIKOMPAK merupakan simbol spirit dan motivasi bagi masyarakat, yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan, yakni Transparansi, Keberpihakan pada Orang Miskin, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Keberlanjutan Hasil Pembangunan. Penghargaan SIKOMPAK PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2010, untuk berikan untuk tiga kategori, yaitu : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu : UPK Kec. Kalijambe Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah; UPK Kec. Cikeusal, Kab. Serang Prov. Banten; UPK Kec. Sambaliung, Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atas nama : Jazimah : Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta; Suriati Kab. Lombok Barat, Prov. NTB dan Aminasiah : Kab. Lampung Selatan, Prov.Lampung. Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3): Desa Pattamayang, Kec. Camba, Kab. Maros, Prov. Sulawesi selatan; Desa Ganggelang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Prov. NTB; dan Desa Koto Priang, Kec. Kayu Aro, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.

Sedangkan penghargaan kepada Pembina Terbaik diberikan kepada Gubenur dan Bupati lokasi UPK, KPMD dan TP3 terbaik peringkat nasional. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan keberhasilan Gubernur dan Bupati, selaku penanggungjawab program di daerah. Penghargaan diberikan kepada Gubenur Jawa Tengah, Gubenur Banten, Gubenur Kalimantan Timur, Bupati Sragen, Bupati Serang, Bupati Berau (Integori UPK); Gubernur D.I. Yogyakarta; Gubernur Nusa Tenggara Bara': ^ubenur Lampung; Bupati Bantul; Bupati Lombok Barat; Bupati Lampung Selatan (kategori KPMD) dan Gubenur Sulawesi Selatan; Gubenur Nusa Tenggara Barat; Gubernur Jambi; Bupati Maros; Bupati Lombok Utara; Bupati Kerinci (kategori TP3).

Selain pemberian penghargaan kepada pelaku dan Pembina program terbaik peringkat nasional, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan penyerahan SK Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara simbolis kepada Gubernur, yang diwakili oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jawa Timur, kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Gubernur Papua.

Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dilandasi kebutuhan akan penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Hingga awal bulan Maret 2010, jumlas Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 39.278 orang dan sisanya sebanyak 3.930 akan diselesaikan proses pengangkatannya pada akhir bulan April 2010.

Demikian Press Release, semoga bermanfaat sebagai informasi pendahuluan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010.(PUSPEN KEMENDAGRI/Ars)

(Sumber: http://puspen.depdagri.go.id)


Andi Asnayati, S.Pd.